Mediajustitia.com – Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang akrab dipanggil JK, menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam penegakan hukum. Pernyataan ini disampaikan dalam podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” pada Senin, 25 November 2024.
JK menyebutkan bahwa masalah hukum adalah yang paling mendasar. Ia menambahkan bahwa hampir semua sektor hukum dan penegak hukum perlu diperbaiki dengan sangat mendesak. Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik pun akan sulit untuk dilaksanakan.
JK kemudian menyatakan bahwa kepastian hukum sangat penting untuk menarik investasi, yang selama ini menjadi fokus perhatian Indonesia. Dia menjelaskan bahwa investor asing sering merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena adanya ketidakpastian hukum.
Mereka biasanya mempertanyakan apakah hukum di Indonesia dapat diterapkan secara konsisten sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
Selain kepastian hukum, JK juga menekankan bahwa korupsi merupakan masalah besar yang menghalangi Indonesia dalam menarik investasi asing. Dia menyebutkan bahwa korupsi membuat Indonesia bukan lagi pilihan utama untuk investasi di Asia Tenggara.
Kini, investor lebih memilih negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand karena mereka memiliki iklim hukum yang lebih stabil.
Karena alasan itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia perlu segera diperbaiki agar dapat bersaing di tingkat global. Ia juga mengkritik prosedur birokrasi yang menyulitkan proses perizinan, menekankan bahwa masalah bukan terletak pada usaha mengundang investor dari luar negeri, tetapi pada bagaimana menangani mereka setelah mereka masuk.
Proses perizinan yang lambat dan rumit diakui membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia. JK bahkan menyatakan bahwa pengusaha sering menghadapi kesulitan karena perizinan yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.
Sejalan dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia. Mahfud menyatakan bahwa ketika dia diminta untuk menjadi calon wakil presiden oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi salah satu prioritas utama.
Dengan penekanan ini, baik JK maupun Mahfud berharap agar perbaikan dalam sistem hukum dapat segera dilakukan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.
Berita ini telah terbit di kompas.com
Loading ...