Mediajustitia.com – Tingkatkan Kompetensi Hukum, Dinas Hukum TNI AU Gelar Pelatihan Legislative Drafter Bersama Justitia Training Center pada 11 hingga 13 Februari 2025.
Kegiatan dibuka oleh Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med. (Presiden Direktur Justitia Training Center) dan Marsma TNI Agus Pramono, S.H., LL.M., Ph.D. (Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara).
Andriansyah Tiawarman K menyambut senang dan mengapresiasi Dinas Hukum TNI Angkatan Udara yang memiliki kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi dan sertifikasi di Indonesia. Menurutnya, memiliki kompetensi saja tidak cukup apabila tidak dilengkapi dengan pengakuan kompetensi.
“Sebagai bagian dari institusi yang berperan dalam penyelenggaraan hukum di lingkungan TNI Angkatan Udara, kemampuan dalam menyusun regulasi yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah suatu keharusan. Pada penghujung kegiatan nanti Bapak/Ibu akan mengikuti uji sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia (LSP HI) telah terlisensi oleh BNSP. Bapak/Ibu akan dinilai dalam 3 dimensi kompetensi, yakni skill, knowledge dan attitude. Jadi tidak hanya keterampilan atau pengetahuan saja, melainkan atitudenya juga akan menjadi poin pertimbangan.” ujar Andriansyah.
Lebih lanjut, Andriansyah menjelaskan bahwa sejatinya kerja sama antara Justitia Training Center dan TNI Angkatan Udara sudah terjalin sejak 4 (empat) tahun lalu pada kegiatan Pelatihan Teknis Advokasi Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.
Adapun Marsma TNI Agus Pramono menekankan urgensi pelatihan ini dalam konteks peraturan dan keputusan yang semestinya disusun secara sistematis dan konsisten, berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, sebagai dasar hukum yang menguatkan validitas tata hukum secara keseluruhan.
“Peraturan dan keputusan yang berlaku disusun secara komprehensif, konsisten, dan hierarkis yang berpangkal pada peraturan yang lebih tinggi, dan atau berada di atasnya sebagai hukum dasar, atau Lex Superior Derogat Lex Inferiori, dan merupakan legitimasi akhir dari validitas keseluruhan tata hukum.” ungkap Marsma TNI Agus Pramono.
Selain itu Marsma TNI Agus Pramono menjelaskan bahwa dengan adanya sertifikasi bagi setiap perwira hukum yang mengikuti kegiatan Legislative Drafter, maka akan memberikan suatu nilai tambah dan juga sebagai suatu pengesahan terhadap kemampuan yang telah dimiliki oleh setiap peserta.
Selama dua hari pelatihan, peserta akan dibimbing oleh para narasumber ahli yang berpengalaman, antara lain:
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
- Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
- Dr. Afdhal Mahtta, S.H., M.H..
- Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.
Masing-masing narasumber akan berbagi wawasan tentang berbagai aspek dan teknik penting dalam menyusun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan simulasi rancangan peraturan perundang-undangan.
Dalam wawancara dengan tim Media Justitia, Marsma TNI Agus Pramono, S.H., LL.M., Ph.D., menyatakan bahwa DISKUMAU sangat menghargai kerjasama dengan Justitia Training Center dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para anggota Dinas Hukum TNI Angkatan Udara
“Saya berpikir dan berdiskusi dengan staf bahwa ilmu maupun keterampilan, skill, knowledge maupun attitude harus dibangun untuk menyusun suatu perundang-undangan. Jadi tidak hanya di level undang-undang tetapi peraturan pemerintah termasuk sampai ke penjabaran, aturan turunannya kita juga harus memiliki semangat atau motivasi yang benar supaya ada kemanfaatan atau kepastian hukum ketika suatu perundang-undangan itu diterbitkan, itu bisa efektif berlaku, diimplementasikan dengan masyarakat.” Jelasnya.
Dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan mereka dalam merancang kontrak yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta siap menghadapi tantangan di dunia hukum yang semakin kompleks.
Loading ...