Mediajustitia.com – Bertempat di Ruang sidang utama Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus, Bapak Muhammad Arif Nuryanta, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dengan didampingi oleh Bapak Mashuri Effendi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) memimpin Rapat Pembentukan Mediator Pro Bono Non Hakim (14/12/2025).
Rapat diselenggarakan sebagai langkah mengoptimalkan peran mediator menjadi fungsi peradilan dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, baik mediator hakim maupun non hakim.
“Pembuatan mediator pro bono non hakim ditujukan sebagai sebuah solusi dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus dengan harapan untuk dapat menyelesaikan perkara perdata yang kemudian dapat diselesaikan melalui tahap mediasi tanpa perlu masuk ke dalam tahap peradilan,” jelas Bapak Muhammad Arif Nuryanta.
Lebih lanjut Bapak Muhammad Arif Nuryanta menjelaskan bahwa kerjasama antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mediator non hakim sangat diperlukan, dengan melihat banyaknya perkara-perkara perdata yang terus bermunculan di setiap hari nya.
Adapun untuk menjembatani antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mediator non hakim, Ibu Dr. Dra. Risma Situmorang, S,H., M.H. yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Mediator Duta Damai, ditunjuk sebagai kordinator penjembatan tersebut.
Sepembentukan mediator non hakim sendiri telah terjadi sejak tahun 2020 namun memang baru pada hari ini, dan Jumat, 14 Februari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mediator non hakim menandatangani MoU kerjasama mediator non hakim dengan sistem pro bono. Adanya Mediator non Hakim ini sebagai jembatan dalam menjalankan tujuan bersama, yakni meringankan dan membantu para yang berperkara dengan pengadilan dengan maksud untuk menghindari terjadinya konflik berkelanjutan di antara pihak-pihak yang terkait dalam perkara. ” pungkas Dr. Dra. Risma Situmorang.
Sistem Mediator pro bono non Hakim akan berlangsung selama satu tahun untuk melihat kesetiaan dan keseriusan para mediator non hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sejalan dengan hal tersebut, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med selaku Presiden Direktur Justitia Training Center sebagai salah satu Lembaga Serifikasi Mediator terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Menurutnya, pembentukan program Mediator Probono Non Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan langkah baik dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan penyelesaian sengketa dengan berorientasi pada win-win solution.
“Sebagai lembaga yang berfokus dalam bidang alternatif penyelesaian sengketa dan pengembangan kompetensi di Indonesia, Justitia siap untuk berkontribusi dalam pelatihan, sertifikasi, serta penguatan kapasitas para mediator di Indonesia. Kami percaya bahwa keberadaan mediator non hakim yang profesional akan membantu meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan, mengurangi beban perkara, dan menciptakan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada win-win solution,” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan MoU antara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan kordinator Mediator non Hakim yang didampingi oleh Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Loading ...