MediaJustitia.com: Jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data itu terkait dengan data pemilih tetap (DPT) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kabar kebocoran pertama kali diungkap melalui akun Twitter @underthebreach pada Kamis, (21/5).
Dalam unggahan tersebut terlihat pelaku akan menampilkan 2,3 juta data kependudukan Indonesia dan pemilihan umum. Tak hanya itu, unggahan tersebut pun disertai dengan 3 foto berisi tangkapan layar dimana gambar pertama merupakan tangkapan layar disebuah forum di dark web, yang kedua tangkapan DPT KPU, dan ketiga tangkapan layar yang berisikan folder nama-nama kota di Jawa Tengah.
Hacker juga mengklaim masih memiliki 200 juta data warga Indonesia yang bakal dibocorkan di forum tersebut.
“Sangat berguna bagi mereka yang ingin punya banyak nomor telepon di Indonesia (kamu butuh identitas NIK dan KK untuk mendaftar),” tulis hacker tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran terkait infomasi tersebut. Selain itu, menurutnya KPU juga tengah melakukan pengecekan kondisi server data.
“KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi intenal (server data) dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Viryan melalui Detik.com pada Jumat (22/5).
Dia menyebut data yang beredar merupakan DPT Pemilu 2014 dengan meta data 15 November 2013. Menurut Viryan, DPT merupakan data yang bersifat terbuka, dan dapat diakses semua orang.
“Data tersebut adalah softfile DPT Pemilu 2014, pic ini berdasarkan meta datanya tanggal 15 November 2013. Soft file data KPU tersebut (format.pdf) dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka,” kata Viryan.
Viryan juga mengatakan, karena sifat keterbukaan pada saat Pilpres 2014 maka DPT bisa didownload per TPS. Namun, data tersebut tidak seluruhnya dibuka.
“Jadi waktu 2014 kita bisa download per TPS, tapi data pemilih yang didownload itu data pemilih yang bersifat tebuka, namun elemen data pribadi tetap terlindungi, jadi sangat berbeda. Data seperti NIK dan NKK-nya kan tidak ditampilkan secara utuh,” tuturnya.
“Bisa lihat tampilan DPT, buat apa? untuk mengetahui data dirinya, kan 2014 orang bisa mihat tampilan itu,” sambungnya.
Viryan juga menyebut jumlah DPT pada 2014 tidak mencapai 200 juta. Melainkan sebanyak 190 juta.
“Jumlah DPT Pilpres 2014 tak sampai 200 Juta, melainkan 190 Juta,” tutupnya.
Loading ...