Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

DETAIL PERATURAN
Jenis
Peraturan Mahkamah Agung
Entitas
Mahkamah Agung
Nomor
4
Tahun
2022
Judul
Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Ditetapkan Tanggal
29-06-2022
Diundangkan Tanggal
04-07-2022
Berlaku Tanggal
04-07-2022
Tema
Struktur Organisasi
Halaman ini telah diakses 2 kali
Array
FILE PERATURAN
MEDIAJUSTITIA-PERATURAN-MAHKAMAH-AGUNG-RI-NO-4-TAHUN-2022-TENTANG-PERUBAHAN-KEEMPAT-ATAS-PERATURAN-MAHKAMAH-AGUNG-NO-7-TAHUN-2015.pdf
Download (0)
STATUS

Mengubah :

  1. Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  2. Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  3. Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  4. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Baca Juga
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indoensia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan KesehatanPresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun